Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ibnu Munzir Bersama Tim saat meninjau perencanaan pembangunan jalan nasional menuju Pelabuhan Peti Kemas Bumi Harjo, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah.Foto :Ryan/rni

Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, mengandalkan sektor kelapa sawit dan pariwisata dalam meningkatkan pendapatan daerahnya. Sehingga, daerah ini sangat membutuhkan insfratruktur jalan yang memadai menuju pelabuhan peti kemas ataupun ke tempat wisatanya.

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ibnu Munzir menuturkan, jalan menuju Pelabuhan Peti Kemas Bumi Harjo di Kotawaringin Barat masih berstatus jalan kabupaten dan kondisinya rusak berat, sehingga harus segera dibangun untuk memperlancar transportasi.

Hal itu ia ungkapkan usai memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI meninjau perencanaan pembangunan jalan nasional menuju Pelabuhan Peti Kemas Bumi Harjo, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, Kamis (17/1/2019).

“Saat ini kita lihat kondisinya rusak berat, karena statusnya masih jalan kabupaten. Kami dari Komisi V menyarankan agar status jalan tersebut bisa diubah menjadi jalan nasional, supaya dalam proses pembangunan jalan tersebut bisa menggunakan dana dari APBN,” kata Ibnu.

Legislator Partai Golkar tersebut berharap, dengan dibangunnya jalan menuju tempat-tempat strategis, seperti ke pelabuhan dan tempat wisata, berdampak naiknya pendapatan daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kotawaringin Barat, sehingga masyarakat juga merasakan manfaatnya.

Sementara itu, Anggota Komisi V DPR RI dapil Kalimantan Tengah, Agati Sulie Mahyudin menuturkan, perubahan jalan kabupaten menuju jalan nasional harus segera dilakukan untuk memperlancar arus ekonomi di Kotawaringin Barat.

“Setelah meninjau beberapa sektor insfratruktur, saya melihat jalan yang memprihatinkan kondisinya. Kita berharap setelah kunjungan ini akan ada bantuan untuk perbaikan jalan ataupun mengubah status jalan dari jalan kabupaten berubah menjadi jalan nasional,” harap Agati.

Sementara itu, Anggota Komisi V DPR RI Jhoni Allen Marbun menilai, pembangunan jalan yang berdampak untuk memperlancar arus ekonomi harus segera dilakukan. Namun ketika jalan tersebut sudah dibangun, harus ada pengawasan yang ketat untuk setiap kendaraan yang lewat.

“Kotawaringin Barat ini kan mengandalkan sektor sawit untuk pendapatan daerahnya. Ketika jalan sudah dibangun, harus ada jembatan timbang sebagai bentuk pengawasan. Jangan sampai truk pengangkut sawit asal lewat dengan muatan yang melebihi beban jalan dan akibatnya jalannya rusak lagi, dan jembatan timbang juga benar-benar harus berfungsi sebagai mana mestinya, bukan malah menjadi tempat pungli,” tutur legislator Partai Demokrat itu.

Sementara itu, Bupati Kotawaringin Barat Nurhidayah berharap dengan dibangunnya jalan nasional bisa menaikkan pendapatan daerah. “Dengan dibangunnya jalan nasional menuju pelabuhan peti kemas dan tempat wisata menuju Tanjung Puting, akan menaikkan pendapatan daerah, karena insfratruktur jalan semakin baik dan lancar,” tutur Nurhidayah. (rh/sf)